ANALISIS YURIDIS KETIDAKPATUHAN PEJABAT TATA USAHA NEGARA TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Abstract

Ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan permasalahan yang masih sering terjadi dalam praktik hukum administrasi negara di Indonesia. Kondisi tersebut menunjukkan lemahnya efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan serta berdampak pada tidak tercapainya kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi PTUN dalam menjamin pelaksanaan putusan sengketa Tata Usaha Negara serta mengkaji implikasi hukum terhadap ketidakpatuhan pejabat Tata Usaha Negara terhadap putusan PTUN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif putusan PTUN bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh pejabat Tata Usaha Negara, namun mekanisme eksekusi yang lemah menyebabkan putusan sering tidak dipatuhi. Ketidakpatuhan tersebut berimplikasi pada pelanggaran prinsip negara hukum, menurunnya wibawa peradilan, serta hilangnya kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan mekanisme eksekusi dan penerapan sanksi yang lebih efektif terhadap pejabat yang tidak melaksanakan putusan PTUN.