Kekosongan Hukum Pengaturan Batas Ketinggian Ruang Udara Terhadap Status Yurisdiksi Wahana Penerbangan Suborbital Komersial Berdasarkan Ketentuan Konvensi Hukum Penerbangan Internasional

Abstract

Kemajuan teknologi kedirgantaraan pada abad ini telah melahirkan sebuah jenis kegiatan baru yang dikenal dengan penerbangan suborbital, yaitu penerbangan wisata ke luar angkasa dalam waktu singkat. Kegiatan komersial ini menimbulkan masalah hukum yang sangat besar karena hingga saat ini masyarakat internasional belum pernah menyepakati batas pasti di mana ruang udara berakhir dan ruang angkasa dimulai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji akibat hukum dari ketiadaan batas ketinggian tersebut terhadap status hukum kendaraan penerbangan suborbital, serta menganalisis bagaimana sebuah negara menerapkan kekuasaan hukumnya apabila ada kendaraan suborbital asing yang melintasi wilayah udaranya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengkaji aturan perjanjian internasional dan hukum nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan dua kesimpulan utama. Pertama, ketiadaan batas ketinggian menyebabkan kendaraan suborbital berada dalam ketidakpastian hukum, karena kendaraan tersebut memiliki sifat pesawat udara sekaligus pesawat angkasa. Hal ini menyebabkan kebingungan apakah kendaraan tersebut harus tunduk pada Konvensi Chicago Tahun 1944 tentang penerbangan sipil atau Traktat Luar Angkasa Tahun 1967. Kedua, ketiadaan batas ini memberikan kebebasan bagi negara untuk menerapkan kekuasaan mutlak atas wilayah udaranya setinggi mungkin sesuai dengan kemampuan teknologi mereka. Setiap penerbangan suborbital asing yang memasuki wilayah kedaulatan negara lain tanpa izin resmi dapat dianggap sebagai pelanggaran batas wilayah, karena hukum internasional belum mengakui adanya hak melintas bebas bagi kendaraan luar angkasa di wilayah ruang udara suatu negara.