Kontribusi Hukum Adat Baduy Terhadap Penegakkan Hukum Tindak Pidana Lingkungan Hidup Di Indonesia

Abstract

Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia terus meningkat seiring dengan lemahnya penegakan hukum pidana lingkungan yang bersifat sentralistik dan reaktif. Di sisi lain, masyarakat adat Baduy di Banten telah terbukti mampu menjaga kelestarian ekosistemnya selama berabad-abad melalui sistem hukum adat yang bersumber pada pikukuh karuhun. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan tindak pidana lingkungan hidup dan bentuk sanksi dalam hukum adat Baduy, serta mengkaji kontribusi hukum adat Baduy terhadap penegakan hukum tindak pidana lingkungan hidup di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, berlandaskan teori pluralisme hukum, teori living law, dan konsep restorative-environmental justice. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat Baduy memuat norma-norma perlindungan lingkungan yang substansial, didukung mekanisme sanksi adat berjenjang dari teguran hingga pengusiran permanen, serta mekanisme pemulihan ekosistem melalui prosesi Ngabokoran. Hukum adat Baduy berkontribusi sebagai instrumen pencegahan tindak pidana lingkungan sekaligus sebagai primum remedium yang mengisi celah preventif sebelum sanksi pidana negara diaktifkan, dan memiliki titik temu normatif yang kuat dengan UUPPLH. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi hukum adat Baduy ke dalam sistem penegakan hukum lingkungan nasional merupakan keniscayaan yang didukung landasan yuridis yang memadai.