Pertanggungjawaban Pidana bagi Penyalahgunaan rt/rw net dengan Menggunakan internet broadband yang dijual keMbali
Keywords:
Pertanggungjawaban, Pidana, Internet, RT/RWAbstract
Internet broadband adalah jenis koneksi internet yang biasa digunakan di rumah, yang
mana kecepatannya dibagi rata sesuai jumlah pengguna atau padatnya penggunaan
internet. Keunggulan internet broadband adalah biaya langganan cenderung lebih murah,
namun bila jumlah pengguna atau penggunaan internet sedang banyak, kecepatan
yang didapat oleh setiap pengguna akan berkurang. Tulisan ini akan fokus membahas
kriteria tindak pidana akses boradband tanpa izin pada perusahaan telekomunikasi dan
pertanggungjawaban pelaku usaha RT-RW Net yang menjual akses internet broadband
tanpa izin pada perusahaan telkomunikasi. Mentode penelitian yang digunakan
adalah metode penelitian hukum normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawab pelaku usaha Rt/Rw Net yang
menjual akses internet Broadband yaitu dengan cara menganti rugi pada konsumen
yang telah memasang berlangganan RT/RW net selama berlangganan dan mencabut
seluruh istalasi jaringan yang terpasang serta menerima sanksi dari pemerintah baik
secara administrasi dan hukuman.
References
Abdulkadir Muhamad, 2001, Etika Profesi Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
Agus Rahardjo, 2002, Cybercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan
15 Chairul Huda, Op.Cit, Hlm. 19
16 Ibid.
17 Roeslan Saleh, Op.Cit, Hlm. 79
18 Ibid, Hlm. 80
19 Nico Ngani, Op.Cit, Hlm. 89Berteknologi, Citra Aditya Bakti, Bandung.
E. Suherman, 1979, Masalah Tanggung Jawab Pada Charter Pesawat Udara Dan
Beberapa Masalah Lain Dalam Bidang Penerbangan, Cet. II, Alumni, Bandung.
E. Sumaryono, 1995, Etika Profesi Hukum: Norma-Norma Bagi Penegak Hukum,
Kanisivs, Yogyakarta.
Eddy O.S Hiariej, 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka,
Yogyakarta.
Kurniawan, A. Pengertian Sistem Pendukung Keputusan. Https: //Www.Guru
Pendidikan. Co.Id / Sistem Pendukung Keputusan Beserta Komponen Manfaat
Dan Tujuannya .Html 2016. Diakses Bulan Januari 2024
Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana Jakarta: Sinar Grafika.
Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.
Nico Ngani, 1984, Sinerama Hukum Pidana. Yogyakarta: Liberty.
Pipin Syarifin, 2000, Hukum Pidana Di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung.
R. Soesilo, 1991, Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum Dan Delik-Delik Khusus,
Politeia, Bogor.
Ridwan H.R., 2006, Hukum Administrasi Negara, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Roeslan Saleh, 1983, Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru,
Jakarta.
Roeslan Saleh, 1986, Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan
Pertama, Jakarta, Ghalia Indonesia.
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia
Widiasarana Indonesia, Jakarta.
Teguh Prasetyo Dan Abdul Hlmim Barkatullah, 2005, Politik Hukum Pidana Kajian
Kebijakan Kriminalisasi Dan Dekriminalisasi, Yogyakarta: Pustaka Belajar.
Undang-Undang No. 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
