MenjaMin Hak PereMPuan di era digital: kewajiban negara dan tantangan regulasi nasional

Abstract

Perkembangan digital tidak hanya membawa kemudahan namun juga tantangan dalam 

berbagai aspek kehidupan.. Di ruang digital, perempuan tidak jarang menjadi sasaran 

diskriminasi, kekerasan, dan pelanggaran hak-hak lainnya seperti privasi dan keamanan. 

Pelanggaran tersebut secara langsung juga membatasi kebebasan berekspresi mereka. Hal 

ini mencerminkan adanya ancaman yang sama ,di dunia digital, terhadap hak-hak yang 

seharusnya dilindungi di dunia nyata. Dimana dunia maya mereplikasi dan memperluas 

bentuk-bentuk ketidaksetaraan yang ada di ruang fisik. Berdasarkan instrumen-instrumen 

hukum HAM internasional yang ada, negara sebagai pemangku kewajiban utama memiliki 

kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak perempuan di ranah 

digital mengingat hak yang sama yang dimiliki oleh individu di dunia nyata juga harus 

dilindungi secara daring. Meskipun Indonesia telah memiliki sejumlah regulasi domestik 

untuk melindungi hak-hak perempuan, khususnya di ruang digital, masih terdapat 

kelemahan dalam implementasi, perlindungan komprehensif, dan pengakuan hak-hak 

tersebut. Untuk mengatasi hal ini, revisi UU ITE atau perancangan undang-undang baru 

yang lebih spesifik dan responsif gender sangat diperlukan, bersama dengan peningkatan 

literasi digital dan kesadaran akan hak privasi digital untuk melindungi perempuan secara 

lebih komprehensif di era digital.