Dampak Hukum ketiDakpatuHan terHaDap kewajiban meDiasi Dalam penyelesaian perselisiHan Hubungan inDustrial
Keywords:
Mediasi; Pengadilan Hubungan Industrial; Hubungan Ketenagaker- jaan.Abstract
Artikel ini membahas urgensi dan konsekuensi hukum dari pelaksanaan mediasi
sebagai prosedur wajib dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial. Namun, dalam praktiknya sering kali terdapat ketidaksesuaian
dalam proses mediasi yang dapat menghambat kelanjutan proses hukum, seperti
yang terjadi dalam Kasus Nomor 38/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smg, di mana Tergugat
menyatakan bahwa ia tidak pernah dilibatkan dalam proses mediasi yang dilakukan
oleh Penggugat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Mediasi bukan sekadar mekanisme alternatif,
tetapi merupakan syarat formal yang harus dipenuhi sebelum gugatan diajukan
ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan
Pasal 6 ayat (1), serta ditekankan dalam Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang PPHI
yang mengharuskan adanya laporan mediasi atau konsiliasi sebagai lampiran dalam
gugatan. Kegagalan untuk mematuhi ketentuan ini, baik oleh Penggugat maupun
petugas yang gagal memverifikasi kelengkapan administrasi, dapat mengakibatkan
gugatan dianggap prematur, tidak diterima, dan menyebabkan cacat prosedural
yang memengaruhi keabsahan proses peradilan. Kegagalan untuk melaksanakan
mediasi juga mengganggu prinsip keadilan prosedural, memperlebar kesenjangan
kekuatan tawar antara pekerja dan pengusaha, serta merusak kredibilitas lembaga
peradilan karena lemahnya pengawasan internal. Oleh karena itu, pelaksanaan
mediasi secara sah dan benar tidak hanya penting secara administratif, tetapi juga merupakan instrumen utama untuk memastikan proses hukum yang adil, cepat, dan murah
yang berorientasi pada perlindungan hak pekerja dan terciptanya hubungan industrial yang
harmonis.
References
Alandi, Hansen, and Dian Ety Mayasari. “Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial
Dalam Menyelesaikan Perselisihan Pekerja.” Jurnal hukum Ius publicum 4, no.
2 (2023): 31–51. https://doi.org/10.55551/jip.v4i2.70.
Aziz, Abdul. “Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan
Vol.9 Nomor 2 Desember 2022” 9, no. 2 (2022): 174–82.
Daga, Rosnaini, Karta Negara Salam, Nasir Hamzah, Rachman Suwandaru, Muhammad
Ashary, Panus Pasae, and Rinaldi. “Pelatihan Pengembangan Hubungan
Kelompok Kerja Dengan Industrial Dalam Meningkatkan Kualitas Usaha Dan
Kesejahteraan Kelompok Kerja.” Jupadai 2, no. 1 (2023): 56–65.
Faris Thrienandya, Raden Reza, and Andari Yurikosari. “Risalah Mediasi Sebagai
Syarat Formil Dalam Mengajukan Gugatan Pengadilan Hubungan Industrial.”
Reformasi hukum Trisakti 4, no. 3 (2022): 575–82. https://doi.org/10.25105/
refor.v4i3.13842.
Huri, Daman, Hazimah Ihtisyam, Puteri Nurul Izzah, Aulia Farahdila Tsany, and Putri
Maharani Permatasaridewi. “Problematika Proses Mediasi Ketenagakerjaan
Ditinjau Dari Aspek Keadilan (Studi Pada Disnakertrans Jawa Timur).”
maliyah : Jurnal hukum bisnis Islam 13, no. 2 (2023): 221–51. https://doi.
org/10.15642/maliyah.2023.13.2.221-251.
Inofani, Prudis Suryo, and Yuliana. “DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO .
11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA ( UU CIPTA KERJA ) Kajian
Putusan Nomor 986 K / Pdt . Sus-PHI / 2023.” Jurnal IKamaKum 3, no. 1
(2023): 1–8.
Iswadi, Udi, and Mahfudoh Haerani. “Analisa Dan Pengaruh Metode Hubungan
Industrial Terhadap Penyelesaian Perselisihan Di Serikat Pekerja Sektoral Kota
Cilegon Tahun 2019.” ekono Insentif 14, no. 2 (2020): 91–100. https://doi.
org/10.36787/jei.v14i2.291.
Karina, Ica, Brian March, Wijaya Siregar, Fakultas Hukum, Universitas Katolik, and
Santo Thomas. “Jurnal Profile Hukum Jurnal Profile Hukum” 1, no. 1762
(2023): 101–10. https://ejournal.ust.ac.id/index.php/JPH/article/view/3554.
Kesuma, I Nyoman Jaya. “Mediasi Hubungan Industrial Sebagai Upaya Alternatif
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” Jurnal advokasi Vol 8 No
1 (2018): 59–71. https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/advokasi/article/
view/86/81.
Mantili, Rai. “Konsep Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Antara Serikat
Pekerja Dengan Perusahaan Melalui Combined Process (Med-Arbitrase).”
Jurnal bina mulia hukum 6, no. 1 (2021): 47–65. https://doi.org/10.23920/
jbmh.v6i1.252.
Putri, Adela Oktaviani. “ANALISIS YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA
( PHK ) TERHADAP PEKERJA / BURUH YANG TIDAK MEMENUHI TARGET KERJA ( STUDI PADA PERUSAHAAN PT . X DI SURABAYA ),”
no. 35 (2023): 431–44.
Putri, Agnes Widiana, Hermanto Silalahi, Diah Imaningrum, Fakultas Hukum,
Universitas Katolik, and Widya Karya Malang. “Penerapan Mediasi Pada
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.” comprehensive Journal Law
1, no. 2 (2023).
Simpen, I Ketut, and Herry Indiyah Wismani. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan.” Jurnal Ilmiah Raad
Kertha 2, no. 2 (2020): 82–97. https://doi.org/10.47532/jirk.v2i2.164.
Sudjudiman, Haikal, and Fatma Ulfatun Najicha. “Pengaturan Pemutusan Hubungan
Kerja (Phk) Di Indonesia Dan Singapura.” uIR Law Review 4, no. 2 (2020):
40–50. https://doi.org/10.25299/uirlrev.2020.vol4(2).6767.
Yuliastuti, Ari, and Emi Syarif. “Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
Menggunakan Acte Van Dading.” Jurnal Ketenagakerjaan 16, no. 2 (2021): 88–
