Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Kawasan Konservasi Sumber Daya Alam Di Provinsi Bengkulu: Analisis Normatif-Empiris Dan Disfungsi Kelembagaan

Abstract

Penelitian ini mengkaji kesenjangan antara norma hukum perlindungan kawasan konservasi dengan implementasinya di lapangan (law in books versus law in action) di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu wilayah dengan tekanan deforestasi tertinggi di Pulau Sumatera. Menggunakan metode normatif-empiris yang mengintegrasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis-kelembagaan, penelitian ini membangun kerangka analisis berbasis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dan teori penegakan hukum pidana integratif Barda Nawawi Arief. Pengumpulan data dilakukan melalui analisis dua putusan pengadilan terpilih. Temuan utama penelitian ini menunjukkan bahwa kegagalan penegakan hukum tidak terutama bersumber dari defisit regulasi, melainkan dari tiga lapisan disfungsi yang saling menopang: (1) celah substantif berupa absennya mandatory minimum sentencing yang mengikat dan ketiadaan mekanisme penyelesaian konflik tenurial dalam kerangka normatif konservasi; (2) disfungsi struktural berupa jurisdictional ambiguity antara BKSDA dan Polri yang menghasilkan attrition rate tinggi, serta kapasitas forensik aparat yang tidak memadai; dan (3) defisit legitimasi (legitimacy deficit) negara yang bersumber dari konflik tenurial yang tidak terselesaikan, menciptakan resistensi kultural masyarakat terhadap penegakan hukum. Analisis terhadap dua putusan pengadilan mengkonfirmasi bahwa pidana yang dijatuhkan rata-rata hanya 13-20% dari ancaman maksimum undang-undang, secara fungsional melumpuhkan peran deterrence dari hukum pidana lingkungan. Berdasarkan studi komparatif dengan model Brazil (PPCDAm) dan Malaysia (Wildlife Crime Unit), penelitian ini merekomendasikan reformulasi model penegakan hukum restorative-integrative yang memperlakukan penyelesaian konflik tenurial sebagai prakondisi efektivitas penegakan hukum represif, disertai dengan pembentukan satuan tugas lintas lembaga permanen dan reformulasi pedoman pemidanaan berbasis nilai kerugian ekologis.