PRINSIP EQUALITY BEFORE THE LAW BERDASARKAN PERSPEKTIF KONSTITUSIONAL DALAM PERAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA DI INDONESIA

Abstract

Prinsip equality before the law merupakan salah satu pilar utama dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa semua warga negara kedudukannya sama di mata hukum. Namun penerapan prinsip tersebut sering kali dihadapkan pada kompleksitas relasi antara warga negara dengan pemerintah yang kedudukannya tidak sejajar khususnya dalam ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) sebagai instrument konstisional dalam mewujudkan prinsip equality before the law. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan menelaah ketentuan UUD NRI Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait, dan doktrin. Hasil analisis menunjukkan bahwa keberadaan PTUN sebuah wujud nyata dari prinsip equality before the law dalam konteks hubungan vertikal antara pemerintah dan warga negara. PTUN memiliki fungsi pengawasan yudisial terhadap tindakan administrasi pemerintah. Namun demikian, dalam praktiknya masih terdapat tantangan berupa keterbatasan akses masyarakat terhadap keadilan administrasi serta ketidakseimbangan posisi antara pejabat publik dan warga negara. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kelembagaan PTUN dan optimalisasi asas perlindungan hukum agar prinsip kesetaraan di depan hukum dapat terwujud secara substantif sesuai amanat konstitusi.