PERBANDINGAN PENGATURAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM HUKUM PERS: STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN SINGAPURA

Abstract

Penelitian ini bertujuan membandingkan pengaturan tindak pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan Singapura dengan menyoroti perbedaan pendekatan hukum, unsur delik, media penyebaran, pembelaan hukum, serta sanksi pidana. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, berdasarkan studi dokumen dan analisis literatur pada peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan di kedua negara. Di Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dengan pendekatan yang cenderung represif. Sedangkan Singapura menggunakan kombinasi hukum pidana dalam Penal Code Of Singapura dan hukum perdata melalui Defamation Act 1957, dengan pengecualian serta perlindungan lebih tegas terhadap kebebasan berekspresi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Singapura memberikan kepastian hukum dan keseimbangan antara perlindungan reputasi individu serta kebebasan berpendapat. Sebaliknya, pengaturan di Indonesia masih multitafsir dan berpotensi menghambat kebebasan berekspresi, khususnya pada ranah digital. Oleh karena itu, direkomendasikan reformasi regulasi melalui revisi sanksi KUHP, pembentukan aturan perdata tentang pencemaran nama baik, serta evaluasi penerapan UU ITE.